Jakarta dan kota-kota besar lain hari ini dipadati oleh poster gig berukuran masif, menampilkan line-up yang dicap 'kurasi kurator independen' padahal disponsori merek rokok atau bank digital. Etos DIY (Do It Yourself) yang dulu dibangun di atas fondasi cetak fanzine fotokopi dan patungan sewa sound system, kini bermutasi menjadi komoditas estetika kelas menengah. Kita menyaksikan bagaimana ruang-ruang kolektif alternatif perlahan tersingkir oleh kalkulasi ekonomi politik festival.
Ambil contoh fenomena maraknya festival musik independen yang menjual tiket early bird ludes dalam hitungan menit. Algoritma media sosial memaksa setiap band lokal untuk berlomba-lomba memamerkan press release dan merchandise eksklusif, seolah nilai estetika sebuah track ditentukan oleh seberapa cepat ia viral di platform streaming. Ketika sebuah gigs berubah menjadi ajang pamer outfit dan konten reels, esensi dari ruang aman di dalam moshpit dan keringat di lantai venue lenyap tanpa sisa.
Kondisi ini menciptakan alienasi baru bagi kelas pekerja muda yang ingin menikmati pertunjukan musik secara intim. Harga tiket presale yang terus merangkak naik, ditambah biaya layanan tiket online, menjauhkan gig dari akar subkultur yang seharusnya egaliter. Band-band pengusung post-punk dan hardcore lokal yang dulunya manggung di halaman toko kaset atau ruang tamu kawan, kini terpaksa menyesuaikan diri dengan rider panggung festival berkapasitas ribuan penonton demi bertahan hidup.
Pertanyaannya kemudian, sejauh mana kolektif-kolektif kecil mampu bertahan melawan arus kapitalisasi yang kian masif ini? Apakah kita akan terus membiarkan ekosistem musik independen disetir oleh manajer korporat yang hanya melihat penonton sebagai data demografis, atau kita siap kembali memegang amplifiter tua dan menyalakan mixer di sudut-sudut gang sempit?